Mengenal Standar Pengakuan Pendapatan Baru

Pada tanggal 28 Mei 2014, FASB dan International Accounting Standards Board (IASB) mengeluarkan standar pengakuan pendapatan baru terkait kontrak dengan customer. Organisasi publik wajib mengaplikasikan standar yang baru dimulai pada tanggal 15 Desember 2017. Sementara untuk organisasi non publik wajib mengaplikasikan standar pendapatan yang baru untuk periode pelaporan tahunan dimulai setelah 15 Desember 2018.

Standar pengakuan pendapatan yang baru akan merubah proses pengakuan pendapatan dalam perusahaan yang membuat kontrak dengan customer untuk memindahkan barang atau jasa atau kontrak untuk perpindahan aset non keuangan, kecuali untuk kontrak yang sudah terdapat standarnya (contoh, kontrak asuransi atau kontrak leasing). Sehingga, perusahaan harus mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti standar baru yang akan mempengaruhi berbagai jenis industri ini.

Manfaat yang diberikan dengan adanya standar yang baru :

-Menghilangkan ketidakkonsistenan dan kelemahan dalam peraturan pendapatan yang ada

-Menyediakan framework yang lebih integrasi untuk mengatasi masalah pendapatan

-Memperbaiki perbandingan praktik pengakuan pendapatan antara entitas, industri, yurisdiksi dan pasar modal

-Menyediakan informasi yang lebih berguna untuk pengguna laporan keuangan melalui persyaratan pengungkapan yang lebih baik

-Menyederhanakan persiapan laporan keuangan dengan mengurangi jumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi

Perusahaan harus melewati 5 tahap untuk dapat menerapkan standar yang baru :

1.Mengidentifikasi kontrak dengan customer

2.Mengidentifikasi kewajiban kinerja (perjanjian) dalam kontrak

3.Menentukan harga transaksi

4.Mengalokasikan harga transaksi pada kewajiban kinerja dalam kontrak

5.Mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) organisasi yang melakukan pelaporan telah memuaskan kewajiban kinerja

Perubahan-perubahan yang akan terjadi dengan standar yang baru (Starczewski, Ingersoll & Rooney, 2013) diantaranya :

1.Pedoman yang spesifik dengan jenis industri tidak lagi digunakan, sehingga dengan pendekatan yang baru lebih bergantung pada penilaian profesional dan syarat dan ketentuan dalam kontrak. Dengan dieliminasinya pedoman yang spesifik dengan jenis industri dan digunakannya prinsip yang lebih luas menimbulkan kebutuhan yang lebih besar atas penilaian profesional dan perjanjian kontrak yang lebih spesifik. Oleh karenanya, pengacara dan penasihat lainnya memainkan peranan penting dalam penyusunan kontrak untuk mendefinisikan secara jelas kapan dan bagaimana entitas memindahkan nilai (kepemilikan barang maupun jasa) kepada customer. Standar yang baru juga mengharuskan entitas untuk menggunakan estimasi lebih banyak daripada GAAP.

2.Standar yang baru akan diterapkan untuk seluruh entitas yang terlibat kontrak dengan customer. Kecuali kontrak yang sudah memiliki standar pengakuan pendapatan spesifik (contoh untuk kontrak asuransi dan leasing), standar yang baru akan diterapkan. Dengan demikian, akan terdapat persyaratan pengungkapan yang lebih luas.

3.Kunci utama dalam pengakuan pendapatan yang baru adalah “perpindahan kontrol” dari barang atau jasa yang dijanjikan (bukan perpindahan resiko dan reward). Entitas akan mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) perusahaan memenuhi kewajiban kinerja, yang didefinisikan sebagai transfer kontrol dari barang atau jasa yang dijanjikan. Kewajiban kinerja dapat dipenuhi pada “point in time” atau “over time”. Standar yang baru mengharuskan perusahaan mengaplikasikan kriteria tertentu untuk menentukan apakah kewajiban kinerja tertentu telah dipenuhi “over time”. Jika kewajiban kinerja tidak memenuhi salah satu dari kriteria tersebut, maka akan dianggap terpenuhi pada “point in time”.

4.Kolektabilitas tidak lagi menjadi salah satu kriteria pengakuan dan tidak mempengaruhi pengukuran dari harga transaksi. Jika pada GAAP, “kepastian kolektabilitas” menjadi salah satu kriteria pengakuan pendapatan, pada standar yang baru, kepastian kolektabilitas bukan merupakan kriteria pengakuan dan untuk kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan, harga transaksi sama dengan jumlah pertimbangan di mana entitas mempunyai hak. Harga transaksi tidak disesuaikan dengan resiko kredit customer, tapi penurunan nilai piutang customer akan disajikan terpisah sebagai beban.

5.Standar yang baru memperkenalkan aspek pendapatan yang diaplikasikan pada pertimbangan variabel (potongan harga, pengembalian dana, kredit dan insentif). Pada GAAP, kriteria pengakuan pendapatan harus tetap atau dapat ditentukan untuk dapat diakui. Pada standar yang baru, jika jumlah dalam kontrak variabel, entitas akan mengestimasikan total dimana entitas mempunyai hak dan mengupdate estimasi pada setiap tanggal pelaporan.

6.Aturan akuntansi untuk kontrak jangka panjang berubah. Pada GAAP, kebanyakan entitas mengakui pendapatan dengan mengaplikasikan metode percentage of completion berdasarkan estimasi yang dapat diandalkan. Pada standar baru, akuntansi untuk kontrak konstruksi atau produksi jangka panjang akan bergantung pada kapan dan bagaimana kontrol atas aset dipindahkan ke customer sesuai dengan aturan dalam kontrak.

7.Aturan akuntansi untuk lisensi berubah. Standar yang baru menciptakan pendekatan satu standar untuk akuntansi lisensi yang diaplikasikan untuk seluruh industri. Beberapa lisensi akan dicatat sebagai janji untuk menyediakan hak sementara lainnya akan dicatat sebagai janji untuk menyediakan akses pada properti.

8.Seluruh entitas pelaporan akan mengalokasikan harga transaksi dari barang atau jasa dari masing-masing kewajiban kinerja pada dasar “stand-alone selling price”. “Stand-alone selling price” merupakan harga dimana entitas akan menjual barang atau jasa secara terpisah kepada customer. Jika barang atau jasa tidak terjual terpisah, maka entitas pelaporan mengestimasi “stand-alone selling price” dengan mempertimbangkan kondisi pasar, faktor spesifik entitas, dan informasi tentang customer atau kelas customer dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi.