PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PESANGON KARYAWAN

Pemutusan Hubungan Kerja pasti dialami oleh perusahaan dalam hubungannya dengan tenaga kerja atau karyawannya. Kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan menimbulkan kewajiban. Berdasarkan undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima kepada karyawan. Konteks permasalahan yang perlu kita cermati adalah mekanisme pemberian uang pesangon oleh perusahaan berimplikasi terhadap kewajiban pajak terutang. Perusahaan juga terkadang bingung dengan cara perhitungan pajak terutang atas uang pesangon baik yang dibayarkan sekaligus maupun secara berangsur.

Dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pesangon, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan oleh pengusaha (pemberi kerja). Pada umumnya perusahaan membayarkan uang pesangon secara langsung kepada karyawan pada saat adanya pemutusan hubungan kerja. Namun ada pula perusahaan tidak membayarkan uang pesangon secara langsung kepada karyawan, tetapi menunjuk pihak ketiga untuk mengelola dana pesangon yang menjadi kewajiban perusahaan. Pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pengelola dana pesangon bisa berupa Lembaga Pengelola Dana Pesangon yang dibentuk oleh perusahaan sendiri, Pengelola dana pesangon bukan Bank maupun diserahkan kepada Bank.

Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima/diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya (termasuk uang pesangon) merupakan obyek Pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 21 undang-undang PPh, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima/ diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar penghasilan tersebut.

Pesangon merupakan hak karyawan yang harus diberikan oleh pengusaha dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja. Pesangon yang diterima/ diperoleh karyawan adalah penghasilan yang merupakan obyek PPh Pasal 21. Dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pesangon yang menjadi hak karyawan terdapat beberapa cara yang lazim digunakan oleh pengusaha. Perbedaan cara dalam memenuhi kewajiban tersebut akan mempunyai konsekuensi perpajakan yang berbeda.

Pesangon Dibayarkan Sekaligus

Secara sederhana, pesangon atau imbalan dalam bentuk lainnya dibayarkan oleh pemberi kerja secara sekaligus merupakan pesangon yang seharusnya dibayarkan secara keseluruhan atau berangsur selama tidak lebih dari 2 tahun kalender (PP No.69 Tahun 2009 Pasal 2(2)). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 pasal 4 perhitungan pajak penghasilan 21 dapat dilakukan dengan cara perhitungan berikut:

a.Sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00;

b.Sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00;

c.Sebesar 15% atas penghasilan bruto di atas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00;

d.Sebesar 25% atas penghasilan bruto di atas Rp500.000.000.00.

Atas pemberian imbalan uang berupa pesangon ini merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final, namun apabila dibayarkan secara diangsur maka pembayaran yang telah melebihi 2 tahun kalender dianggap tidak final dan dikenakan tarif pajak yang berbeda.

Pesangon Dibayarkan Tidak Sekaligus atau Bertahap

Sesuai dengan penjelasan pada peraturan PP No.69 Tahun 2009 pasal 2 ayat 2 bahwa uang pesangon yang dibayarkan secara bertahap melebihi dari tahun ke-2 dan seterusnya dikenakan tarif pajak pasal 17:

a.Sebesar 5% atas penghasilan bruto Rp0,- sampai dengan Rp50.000.000,00;

b.Sebesar 15% atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00;

c.Sebesar 25% atas penghasilan bruto di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00;

d.Sebesar 30% atas penghasilan bruto di atas Rp500.000.000.00.

Atas pemberian pesangon yang dibayarkan secara bertahap merupakan pajak penghasilan tidak final. Hal lain yang harus diperhatikan adalah pesangon dapat dibayarkan langsung oleh pemberi kerja atau dialihkan kepada pihak Pengelola Dana Pesangon Tenaga kerja. Dalam Hal pemberi kerja mengalihkan uang pesangon sekaligus kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja, pegawai dianggap telah menerima hak atas pesangon. Artinya pada saat dialihkan sudah ada kewajiban pajak terutang. Sebaliknya jika pemberi pesangon mengalihkan secara bertahap atau berkala maka pegawai belum dianggap menerima hak atas pesangon.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat perbedaan perhitungan pajak terutang atas uang pesangon karyawan yang dibayarkan sekaligus maupun bertahap. Hitung secara benar supaya pembayaran pajak terutang tidak menjadi lebih bayar atau salah melakukan pemotongan. Semoga bermanfaat.

***